Pewarta : Nuru Ikhsan | Editor : Nuru Ikhsan
ASIASATU.com – Profesor Denny Indrayana melakukan aksi damai di sela kunjungan Presiden Jokowi di Federation Square, Melbourne, Asutralia, Selasa (4/7/2023). Dalam aksi demo tersebut, Denny membentangkan spanduk berukuran 3×10 meter bertulisakan Jokowi Don’t Cawe-Cawe Stop Dynasty.
Menuru Denny, aksi damai dilakukannya hari ini, karena sejak tanggal 3 hingga 5 Juli besok, Jokowi akan melakukan kunjungan kenegaraan di Sydney, Australia.
“Kenapa perlu dilakukan protes ini, karena cawe-cawe Presiden Jokowi itu melanggar demokrasi dan prinsip dasar konstitusi kita, untuk menegakan Pemilu yang jujur dan adil. Cawe-cawe Jokowi bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana klaim yang disampaikan beliau. Justru, cawe-cawenya untuk kepentingan pribadi, politik, serta bisnis keluarganya,” tulis Denny di laman Twitter pribadinya.
Menurut Mantan Wamenkumham ini, cawe-cawe yang harusnya dikerjakan Presiden, justru tidak dilakukan. Apa itu, misalnya, mempercepat pembahasan dan penerbitan RUU Perampasan Aset. Dengan kekuatannya di Parlemen, Presiden seharusnya bisa membahas RUU Perampasat Aset secara cepat dan kilat, sebagaimana telah dilakukan untuk percepatan perubahan UU KPK yang justru melumpuhkan KPK, percepatan pembahasan UU IKN, percepatan pembahasan perubahan UU Minerba.
Bahkan, untuk UU Cipta Kerja, ujar Denny, Presiden menerbitkan Perppu. “Jadi, untuk RUU Perampasan Aset, seharusnya Presiden bisa melakukan percepatan untuk penerbitan UU Perampasan Aset,” kata dia.
Dikatakan Denny, cawe-cawe juga bisa dilakukan oleh Presiden untuk menghentikan bisnis anak-anaknya yang sifatnya koruptif, karena tidak lain adalah trading in influence, atau paling tidak suap dari para oligarki yang diberikan bukan sebagai modal, tetapi sebagai uang suap untuk anak-anak Jokowi.
Cawe-cawe juga bisa dilakukan untuk menghentikan Moeldokogate, Presiden harus bertanggung jawab dengan pembegalan dan pencopetan Partai Demokrat yang dilakukan oleh KSP-nya, yang tidak lain adalah pelanggaran hak asasi manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi.
“Karena itu adalah cawe-cawe yang sewajibnya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Tetapi, semua cawe-cawe itu tidak dilakukan, justru cawe-cawe yang merusak demokrasi dan konstitusi (negative intervention) yang sekarang dikerjakan. Hentikan cawe-cawe itu, dan Stop Dynasty! “Jokowi Don’t Cawe-Cawe! Stop Dynasty!,” ujarnya.